Bicara kependudukan tidak hanya bicara tentang jumlah, struktur umur, pertumbuhan, persebaran mobilitas dan penyebaran saja, namun juga mencakup, kualitas, kondisi kesejahteraan dan juga politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, serta lingkungan.
Dalam konteks tersebut, peranan pendidikan Kependudukan untuk mengatasi permasa- lahan-permasalahan kepen- dudukan menjadi sangat penting dan strategis, karena isu dan permasalahan kependudukan bersifat universal dan memiliki spektrum yang sangat luas dalam tata kelola kehidupan umat manusia di muka bumi.
Pendidikan Kependudukan telah menjadi isu dunia ditandai dengan adanya Deklarasi Kependudukan PBB tahun 1967, bahwa pemecahan masalah kependudukan harus dilakukan secara terencana, sistematis, dan komprehensif dalam jangka panjang dengan mengikutsertakan bidang dan sektor pembangunan terkait termasuk pendidikan.
Tahun 1970 menjadi “tahun pendi- dikan internasional” yang ditetapkan oleh PBB. Pada tahun yang sama telah diselenggarakan seminar dengan tajuk “pendidikan Kependudukan” (Population Education) se-Asia Pacifik di Bangkok, Thailand yang disponsori oleh UNESCO.
Dalam kerangka inilah BKKBN meng- gagas adanya Sekolah Siaga Kependudukan (SSK). Untuk tingkat Pendidikan lanjutan Pertama dan Atas (SLTP dan SLTA), SSK mengintegrasikan muatan materi pendidikan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) ke dalam beberapa mata pelajaran sebagai pengayaan materi pembelajaran. Ini agar guru dan peserta didik dapat memahami isu kependudukan secara lebih luas dan guru mampu mengintegrasikan isu kependudukan ke dalam pembelajaran sesuai kurikulum.
Dalam Program SSK, materi kepen- dudukan diintegrasikan dengan mata pelajaran sesuai dengan pokok bahasan sehingga bukan mata pelajaran baru, tidak menambah jam pelajaran, tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar namun justru mempertajam materi yang dibahas. Program SSK menjadi wadah bagi program-program yang digulirkan BKKBN seperti PIK Remaja, Genre (Genre Goes to School), dan lain-lain. Sehingga dapat berjalan berdampingan dan simultan.
Selain itu, selama ini untuk program Kemahasiswaan, BKKBN telah menjalin kerjasama dengan beberapa Perguruan Tinggi sebagai perwujudan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mengisi aktifitas program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik. Hal tersebut merupakan tindak lanjut Nota Kesepahaman antara Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan BKKBN.
Inti kebijakan pendidikan kepen- dudukan, BKKBN mebangun kerjasama kemitraan ke dalam jalur pendidikan terstruktur (formal), di luar jalur pendidikan formal seperti ke Diklat Pemerintah/ Swasta/Organisasi Profesi (non formal ) dan jalur pendidikan melalui keluarga, kelompok masyarakat dan media massa (informal).
PENDUDUK USIA MUDA
Penduduk dunia saat ini sudah mencapai sekitar 7,4 miliar jiwa dan pada tahun 2017 diperkiran mencapai 8 milyar. Sedangkan jumlah penduduk Indonesia telah mencapai 255.182.144 jiwa (dua ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh dua ribu seratus empat puluh empat jiwa) bedasarkan Survey Penduduk Antar Sensus (SUPAS) Tahun 2015.
Besaran jumlah penduduk tersebut tentunya dapat menjadi peluang dan ancaman dalam pengelolaan penyeleng- garaan pemerintahan. Salah satu implikasi dari semakin meningkatnya jumlah pen- duduk dunia adalah meningkatnya per- saingan antar bangsa guna pencapaian tujuan nasional negaranya.
Sekitar 25 persen atau sekitar 63.233.703 jiwa (enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga jiwa) dari total jumlah penduduk Indonesia berumur 16-30 tahun. Mereka termasuk kelompok Pemuda (menurut Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2009).
Dengan kondisi tersebut, Bangsa Indonesia akan menghadapi fenomena besar, di mana proporsi penduduk usia produktif (15-60 tahun) dan penduduk usia muda (10-24 tahun) sampai dengan sekitar tahun 2030. Kondisi ini berdampak pada menurunnya angka ketergantungan (dependency ratio) dan sangat berdampak positif pada pembangunan ekonomi.
Kondisi tersebut menjadi peluang untuk investasi yang efektif, efisien dan berkualitas di bidang kesehatan, pendidikan dan pelatihan terkait dengan permasalahan dan isu-isu kependudukan dan pembangunan keluarga.
Besarnya jumlah penduduk usia muda di Indonesia merupakan potensi besar bagi keberlangsungan pembangunan dalam rangka mencapai cita-cita pendiri bangsa. Oleh karena itu peranan Pendidikan Kependudukan diperlukan agar para pemuda tumbuh dan berkembang menjadi generasi penerus yang memiliki karakter bangsa dan berkualitas serta memiliki pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan sikap perilaku berwawasan kependudukan.
Dengan mengetahui kondisi kepen- dudukan, kaum muda dapat mem- persiapkan hidup lebih baik, dapat memberi makna hidup dalam mengelola keluarga, masyarakat, lingkungan dan dunia. Kaum muda dapat berperan untuk membuat dunia yang lebih baik dari generasi sebelumnya, bukan menjadi lebih buruk.
Besarnya jumlah penduduk usia muda di Indonesia tersebut merupakan potensi besar bagi keberlangsungan pembangunan dalam rangka mencapai cita-cita pendiri bangsa. Oleh karena itu peranan Pendidikan Kependudukan diperlukan agar para pemuda tumbuh dan berkembang menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas yang memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran serta sikap dan perilaku berwawasan kependudukan.
NAWA CITA
Sejalan dengan hal tersebut, di bawah pemerintahan Presiden Jokowi dan JK terdapat 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita), yang terkait dengan pembangunan manusia, Cita ke-5 yaitu “meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia”, Cita ke-3 yaitu “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan”, dan Cita ke-8 yaitu “melakukan revolusi karakter bangsa” yang diawali dengan inisiatif melakukan Revolusi Mental.
Menurut Bung Karno, Revolusi Mental adalah “gerakan hidup baru untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru, yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, dan berjiwa api yang menyala-nyala.”
Revolusi Mental yang dimasyarakatkan melalui Gerakan Nasional Revolusi Mental saat ini bertujuan untuk mengubah cara pandang, pikir dan sikap, perilaku; membangkitkan kesadaran dan mem- bangun sikap optimistis; serta mewujudkan Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian. Revolusi Mental akan membentuk karakter manusia yang mempunyai tiga nilai, yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong.
Gerakan Nasional Revolusi Mental adalah bagian dari Revolusi Pancasila dengan mempraktikkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat,dan bernegara.
Tujuan Pendidikan Kependudukan tidak akan tercapai tanpa adanya niat dan tekad yang kuat, serta perubahan pola pikir yang diwujudkan melalui nilai- nilai Revolusi Mental. Melalui pendidikan kependudukan, penduduk usia muda memiliki pengetahuan, pemahan dan kesadaran tentang kondisi kependudukan dan implikasinya, akan ikut berkontribusi dalam membentuk karakter manusia bangsa Indonesia yang memiliki integritas, etos kerja dan gotong royong.
*) Direktur Kerjasama Pendidikan Kependudukan BKKBN Darlis Darwis.
Sumber : disini - Gambar/Foto
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
"Silahkan beri komentar Anda di artikel ini, berkomentarlah yang sopan dan sesuai isi artikel"