Kampung KB: Gerakan Sukseskan KB Hingga Pelosok

Perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi menimbulkan dampak terhadap pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), terutama di daerah mulai dari tingkat provinsi sampai ke desa.K unci penanggulangannya adalah dengan melakukan advokasi kepada pimpinan daerah agar menjadikan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) sebagai program prioritas di daerah.

Berbagai upaya strategis maupun inovatif perlu dilakukan dalam memberikan pemahaman tentang hakikat Program KKBPK kepada pimpinan daerah mulai dari tingkat provinsi sampai desa. Sekaitan dengan itu, Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty menyambut baik upaya yang telah dilakukan oleh Yayasan Cipta Cara Padu (YCCP) melalui program Advance Family Planning (AFP). YCCP telah melakukan Kampung KB: Gerakan Sukseskan KB Hingga Pelosok pendampingan advok asi revitalisasi Program KKBPK di tingkat provinsi, kabupaten-kota, sampai ke kecamatan hingga desa melalui AFP.

YCCP didirikan pada 2008 oleh Robert Ainslie kini dr Sugiri Syarief (mantan kepala BKKBN) selaku ketua, dan Inne Silviane sebagai direktur eksekutif. Hal itu dikemukakan Surya Chandra pada acara pertemuan Koordinasi Perkembangan Implementasi Program AFP dan Penguatan Kampung KB sekaligus peluncuran buku pembelajaran berjudul ‘Advokasi KB di Desa, Sukseskan KB Hingga Pelosok’. Pembentukan Kampung KB, kata Surya Chandra, merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo agar manfaat Program KKBPK dapat lebih dirasakan secara langsung oleh masyarakat terutama yang berada di wilayah miskin, padat penduduk, tertinggal, terpencil, dan wilayah nelayan di seluruh tanah air.

Selain itu, Presiden juga memberikan arahan agar pelaksanaan Program KKBPK lebih fokus kepada masyarakat kurang mampu dan tidak memiliki akses terhadap fasilitas kesehatan. Dalam konteks ini, pembentukan Kampung KB merupakan salah satu upaya mewujudkan Cita ke-3 dari Nawa Cita, yaitu “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam rangka negara kesatuan”. Program KKBPK sendiri merupakan wujud dari upaya mencapai Cita ke-5 “meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia” melalui pembangunan kependudukan dan keluarga berencana.

Sejak dicanangkan oleh Presiden Jokowi di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat pada 14 Januari 2016, lanjut Surya Chandra, berdasarkan Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Kampung KB Triwulan I 2017, Kampung KB telah dicanangkan sebanyak 633 (87 persen telah diintervensi program lintas sektor). Pada tahun 2017 ini, target pencanangan dan pembentukan Kampung KB adalah satu Kampung KB di setiap kecamatan se-Indonesia. Sasaran Kampung KB utamanya adalah penduduk yang tinggal di wilayah miskin, padat penduduk, kurang memiliki akses kesehatan, terpencil, pesisir, kumuh dan kesertaan ber-KBnya masih rendah. Karena itu, adanya Kampung KB diharapkan akan membuat Program KB bergema kembali dan dapat menjangkau masyarakat, terutama yang berada di desa-desa, dusun-dusun, dan kampung-kampung di seluruh Indonesia.

Pada intinya, Kampung KB merupakan salah satu upaya untuk mendekatkan pelayanan Program KKBPK kepada masyarakat dalam mengaktualisasikan 8 Fungsi Keluarga dan membangun karakter bangsa melalui perwujudan keluarga kecil bahagia sejahtera. “Dalam hal ini, pengembangan Kampung KB akan mendekatkan pembangunan kepada masyarakat, dan, yang lebih penting, mendekatkan kita kepada unit terkecil dalam masyarakat, yaitu keluarga,” tambahnya. “Fokus perhatian satu kampung akan memudahkan kita dalam melakukan intervensi terhadap keluarga-keluarga yang ada di lokus Kampung KB.

Penerapan 8 Fungsi Keluarga akan membantu keluarga dalam membentuk individu anggota keluarga yang berkualitas dan berkarakter. Selanjutnya, kumpulan individu anggota keluarga tadi akan membentuk keluarga yang berkualitas. Pada akhirnya, kumpulan keluarga yang berkualitas akan membangun bangsa Indonesia yang berkarakter,” katanya lagi. “Hal ini memberikan gambaran betapa besarnya pengaruh keberhasilan program Kampung KB bagi bangsa dan negara Indonesia. Karena itu, sudah semestinya kita memberikan perhatian dan dukungan komitmen yang besar terhadap Kampung KB bagi kemaslahatan masyarakat,” tuturnya.

Surya Chandra melihat upaya YCCP untuk melakukan intervensi terhadap Kampung KB melalui AFP sangat baik guna kesuksesan Program KKBPK. Karena itu, advokasi perlu dilakukan kepada para pengambil keputusan dan kebijakan agar mendukung pelaksanaan Program KKBPK di Kampung KB melalui pemanfaatan dana desa. Pertanyaan yang muncul kemudian siapa yang akan melakukan advokasi kepada pimpinan daerah tentang pentingnya Program KKBPK? “Dalam kondisi seperti ini, maka saya menyambut baik hadirnya buku pembelajaran Advokasi KB di Desa. Saya berharap buku ini dapat dimanfaatkan oleh para pengelola Program KKBPK di lapangan dalam upaya melakukan advokasi kepada para pemangku kepentingan terkait.” kait.” “Saya menyampaikan ucapan terima k asih dan penghargaan yang setinggitingginya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Kedua kabupaten ini telah berhasil dalam implementasi program Kampung KB. Untuk itu, saya minta agar pengelola Program KKBPK di kedua kabupaten dapat berbagi dengan seluruh peserta mengenai upaya yang telah dilakukan agar dapat dicontoh oleh daerahdaerah lain.” Sementara itu, Ketua Provincial Working Group (PWG) Kalimantan Barat (Kalbar) Aida Mochtar menyatakan kurang ‘sreg’ bila menyebut Kampung KB.

“Saya selalu lengkap menyebut Kampung Keluarga Berencana. Karena masih ada gambaran Kampung KB itu hanya bicara soal kontrasepsi,” tuturnya. Direktur Eksekutif YCCP Inne Silviane menjawab pertanyaan Jurnal Keluarga mengemukakan, sesuai dengan arahan Plt Deputi Adpin, dalam waktu dekat pihaknya akan bersurat kepada Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani berkaitan dengan Kampung KB. “Kami juga akan mengusulkan diadakan pertemuan dengan teman LSM ataupun mitra yang berkaitan dengan Program KKBPK agar ada komitmen yang lebih besar,” tambah Inne, mantan Direktur Eksekutif Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) ini. 

Imam Fasli, mewakili Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, menjawab pertanyaan, menjelaskan pihaknya dan BKKBN tengah menggodok pedoman pelaksanaan atau peraturan sebagai payung hukum yang berkaitan dengan Kampung KB. “Kalau menurut jadwal seharusnya sudah selesai. Namun karena lumayan alot, ya akhir tahun inilah kira-kira,” kilahnya. (her/san)

Sumber : disini