Perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi menimbulkan dampak terhadap pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), terutama di daerah mulai dari tingkat provinsi sampai ke desa.K unci penanggulangannya adalah dengan melakukan advokasi kepada pimpinan daerah agar menjadikan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) sebagai program prioritas di daerah.
